WANGGUDU, 7/5/2026 — Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berintegritas dengan menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik di Kota Kendari, Rabu (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Konawe Utara bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Konawe Utara serta sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Konawe Utara.
Rakor yang mempertemukan berbagai unsur pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara itu menjadi momentum penguatan sinergi dalam mendorong pelayanan publik yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Kepala DPMPTSP Konawe Utara menyampaikan bahwa sektor pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan, harus menjadi garda terdepan dalam penerapan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, transparansi, kepastian pelayanan, dan integritas aparatur menjadi hal utama yang terus kami perkuat,” ujarnya.
Menurutnya, DPMPTSP Konawe Utara selama ini terus melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem pelayanan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan disiplin aparatur pelayanan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan di antaranya penerapan pelayanan berbasis digital, penyederhanaan prosedur perizinan, keterbukaan informasi pelayanan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), hingga pengawasan terhadap potensi pungutan liar dalam proses pelayanan masyarakat.
Selain itu, DPMPTSP Konawe Utara juga terus mendorong budaya kerja profesional dan responsif, serta memperkuat komitmen ASN agar bekerja sesuai aturan dan menjunjung tinggi integritas.
“Kami ingin memastikan seluruh pelayanan berjalan cepat, mudah, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun investor. Kepercayaan publik harus dijaga melalui pelayanan yang jujur dan profesional,” tambahnya.
Dalam rakor tersebut, peserta juga mendapatkan penguatan mengenai strategi pencegahan korupsi pelayanan publik, pengawasan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan berbasis akuntabilitas.
Kepala DPMPTSP Konawe Utara berharap kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat koordinasi antarinstansi dalam membangun sistem pelayanan publik yang bersih dan terpercaya di Kabupaten Konawe Utara.
“Harapan ke depan, seluruh OPD di Konawe Utara semakin solid dalam membangun budaya antikorupsi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menghadirkan pemerintahan yang benar-benar melayani masyarakat secara profesional dan transparan,” tutupnya. (Jack)
