WANGGUDU (5/12/2023). Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Konawe Utara (Ir. Sofian Syahrul, ST., MM.), didampingi Sekdis (Alex Akhlis, S.Hut., M.P.W.K.), Staf Ahli DPMPTSP (Suprapto, S.Si., M.Ap.) menghadiri Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, tanggal 05 s/d 6 desember 2023. Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan target Indonesia Maju 2045, maka dibutuhkan dukungan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Adapun Tema Rakornas tahun 2023 adalah “Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan”.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi/ Kabupaten se-Indonesia. Adapun peserta dari Kabupaten Konawe Utara sebanyak tiga orang. “kami bertiga dari Konawe Utara, saya (Kadis DPMPTSP-red), Sekdis, dan Staf Ahli”, Ujar Ir.Sofian. Dalam Rakornas Investasi 2023 ini, peserta yang hadir dibagi kedalam dua kelompok, kelompok pertama membahas tentang Strategi Peningkatan Hilirisasi Untuk Investasi Berkualitas dan Berkelanjutan sedangkan kelompok dua membahas Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Perizinan Berusaha.
“Peserta yang hadir dibagi dua kelompok, kami dari Konawe Utara masuk di kelompok satu, masing-masing kelompok melakukan sidang, kami bertukar pikiran, memberikan masukan, terjadi dinamika yang cukup komprehensif di dalam sidang kelompok, harapanya rekomendasi yang sudah dirumuskan mampu terealisasi dan membawa kemanfaatan,” jelas Kadis DPMPTSP Konut. Lebih lanjut Ir.Sofian menyampaikan bahwa hasil dari Rakornas Investasi 2023 ini ada beberapa butir rekomendasi yang berhasil dirumuskan baik itu tentang Strategi Peningkatan Hilirisasi Untuk Investasi Berkualitas dan Berkelanjutan maupun terkait Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Perizinan Berusaha. Dalam hal peningkatan hilirisasi ada penekanan terkait kerja-sama antar daerah, peningkatan APBD untuk promosi komoditas unggulan, peningkatan insfratruktur yang mendukung hilirisasi, meningkatkan kualitas SDM, Menyusun roadmap hilirisasi investasi strategis serta melakukan sinkronisasi regulasi hilirisasi antara pusat dan daerah.
Sedangkan rekomendasi terkait Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Perizinan Berusaha lebih menitik beratkan kepada Penguatan Kelembagaan termasuk kewenangan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Penata Perizinan, selain itu juga Perlu dukungan serta komitmen penuh kementerian/Lembaga teknis lain dalam rangka mengatasi adanya ketidak sinkronan regulasi sehingga proses bisnis persyaratan dasar (GISTARU, AMDALNET, dan SIMBG) dan perizinan berusaha dalam sistem OSS RBA masih mengalami kendala, sehingga perlu dilakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dalam hal mempercepat realisasi investasi di daerah yang berkualitas, perlu dilaksanakan pengoptimalan kegiatan Pemantauan Realisasi Investasi melalui dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah berupa mandatory spending sebesar 0,75 persen dari APBD yang ditetapkan. “Rekomendasi-rekomendasi hasil rapat kelompok akan di sampaikan kembali kepada kepala BKPM/menteri investasi untuk kemudian di laporkan kepada presiden dan di bahas saat rapat koordinasi kamis tanggal 7 desember 2023 di balai kartini yg juga di hadiri oleh presiden serta gubernur, bupati dan walikota seluruh indonesia” imbuh beliau seraya menutup keteranganya.
👍👍👍